Masalah yang terjadi
- Sering terjadi kesalahan redaksi maupun format dalam pengajuan / usulan Produk Hukum serta dokumen yang diajukan tidak lengkap.
- Perangkat Daerah harus bolak-balik ke Bagian hukum untuk mengajukan Produk Hukum, dimana akan mengeluarkan banyak biaya dan waktu.
- Proses pengajuan produk hukum tidak dapat di monitoring sudah sampai tahap mana, sehingga harus bertanya ke pihak terkait terlebih dahulu.
- Arsip Produk Hukum tidak tertata rapi, sehingga menyulitkan staff dalam pencarian arsip produk hukum yang telah lampau.
Alur Aplikasi Produk Hukum Online :
- OPD yang ingin mengusulkan Produk Hukum wajib mengisi dan mengupload draft Produk Hukum pada Aplikasi Legal Drafting.
- Setalah admin menerima draft Produk Hukum, maka data Produk Hukum akan diteruskan kepada Kepala Bagian Hukum.
- Kemudian Kepala Bagian Hukum akan mendisposisi kepada Kasubbag Perancangan Produk Hukum Penetapan.
- Selanjutnya didisposisi ke staff Pelaksana untuk segera direvisi.
- Apabila staff pelaksana mendapatkan kesalahan terhadap draft Produk Hukum, maka akan diinformasikan kepada operator OPD untuk segera direvisi.
- Proses revisi ini berlangsung sampai tidak ada kesalahan dari draft Produk Hukum.
- Setelah Kepala Bagian Hukum menyetujui, maka Operator OPD bisa segera mendownload dan mencetak draft produk hukum.
- Hasil cetakan Produk Hukum ini selanjutnya diajukan ke Bagian Hukum untuk segera di Tanda Tangani oleh Pejabat Penetap.
Harga
Mulai dari 60Juta
