Bagi para pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota, hingga DPRD), mematuhi Standar JDIHN bukan sekadar kewajiban administratif. Ini adalah kunci agar sistem informasi hukum Anda diakui secara nasional dan benar-benar bermanfaat bagi publik.
Pusat JDIHN di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara berkala melakukan pembaruan standar untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan integrasi data nasional.
Pertanyaannya, sudahkah website JDIH daerah Anda memenuhi Standar JDIHN terbaru ini? Mari kita bedah apa saja yang perlu Anda ketahui.
Mengapa Kepatuhan terhadap Standar JDIHN Itu Penting?
Sebelum masuk ke teknis, pahami dulu mengapa Anda harus repot-repot mengikuti standar ini. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN, tujuan utamanya adalah menciptakan satu kesatuan data hukum nasional yang terpadu.
Jika setiap daerah menggunakan format datanya sendiri-sendiri, integrasi nasional tidak akan pernah terwujud. Kepatuhan terhadap Standar JDIHN memastikan:
- Integrasi Mulus ke Portal Nasional: Dokumen hukum daerah Anda bisa “dibaca” dan ditampilkan di portal https://jdihn.go.id/.
- Penilaian Kinerja JDIH (JDIHN Awards): Kepatuhan standar adalah salah satu indikator utama dalam penilaian tahunan JDIH.
- Kualitas Layanan Publik: Standar yang seragam memudahkan masyarakat mencari informasi hukum di daerah manapun dengan pengalaman pengguna yang konsisten.
Poin Kunci dalam Standar JDIHN Teknis Terbaru
Berdasarkan pedoman teknis dari BPHN, ada beberapa area krusial dalam Standar JDIHN yang sering menjadi fokus evaluasi. Pastikan tim teknis atau vendor aplikasi Anda memperhatikan hal ini:
1. Standar Metadata Dokumen (Paling Penting!)
Ini adalah “jantung” dari integrasi. Metadata adalah informasi tentang dokumen hukum Anda, seperti:
- Judul Peraturan yang seragam.
- Nomor dan Tahun pengesahan.
- Jenis/Bentuk Peraturan (Perda, Perkada, dll) yang sesuai kode referensi pusat.
- Status Peraturan (Berlaku, Tidak Berlaku, Diubah).
- Abstrak atau ringkasan dokumen.
Kesalahan kecil pada format metadata (misalnya, penulisan tanggal) bisa menyebabkan data gagal ditarik (harvesting) oleh sistem pusat.
2. Standar Format File Dokumen (Full Text)
Standar JDIHN mewajibkan dokumen full text yang diunggah harus dalam format yang mudah diakses, umumnya PDF. Poin pentingnya:
- PDF yang Bisa Dicari (Searchable PDF): Sangat disarankan menggunakan PDF hasil konversi teks, bukan sekadar hasil scan gambar. Ini agar isi dokumen bisa dicari oleh mesin pencari.
- Ukuran File yang Wajar: Agar tidak membebani server dan mudah diunduh masyarakat.
- Watermark/Tanda Tangan Digital (Opsional tapi disarankan): Untuk menjamin keaslian dokumen.
3. Standar Antarmuka (User Interface/UI) Website
Website JDIH daerah harus ramah pengguna dan informatif. Standar minimal biasanya mencakup:
- Fitur pencarian yang mudah ditemukan di halaman depan.
- Menu navigasi yang jelas (Beranda, Produk Hukum, Berita, Profil).
- Tampilan yang responsif (bisa dibuka dengan baik di HP).
- Informasi kontak pengelola yang jelas.
Jangan Biarkan Sistem JDIH Anda Tertinggal
Mengikuti perkembangan Standar JDIHN memang bisa menjadi tantangan, terutama jika daerah Anda memiliki keterbatasan tim teknis IT. Namun, mengabaikannya berarti risiko data hukum daerah Anda tidak terintegrasi secara nasional dan nilai evaluasi kinerja yang rendah.
Solusi paling efisien adalah bermitra dengan pengembang yang sudah terbukti paham regulasi ini.
Seven Media Technology (SMT) memiliki pengalaman menangani lebih dari 4 JDIH Provinsi Daerah hingga Universitas, sepanjang membantu berbagai Pemda membangun aplikasi JDIH yang tidak hanya canggih, tetapi juga dijamin 100% patuh (compliant) dengan standar teknis JDIHN terbaru.
Sistem kami, Aplikasi JDIH Pro+ SMT, telah dirancang dengan struktur database dan API yang siap terintegrasi dengan portal nasional BPHN. Kami secara aktif memantau perubahan regulasi untuk memastikan aplikasi klien kami selalu up-to-date.
Lihat bagaimana kami membantu daerah lain mencapai kepatuhan standar di halaman Portofolio JDIH SMT. Jangan ragu untuk menghubungi tim kami untuk audit gratis kesiapan sistem JDIH Anda terhadap standar terbaru.