Mengelola ribuan arsip Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati/Walikota, hingga Surat Keputusan bukanlah pekerjaan mudah. Jika masih mengandalkan cara manual atau penyimpanan folder komputer biasa, risiko dokumen hilang atau sulit dicari sangatlah besar.
Di sinilah peran Aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) menjadi sangat vital.
Namun, tidak semua aplikasi diciptakan sama. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, JDIH harus berfungsi sebagai wadah pendayagunaan bersama yang tertib. Artinya, aplikasi Anda tidak boleh hanya sekadar “tampil”, tapi harus fungsional dan sesuai standar.
Sebelum Anda memutuskan bekerjasama dengan pengembang pihak ketiga, pastikan Aplikasi JDIH yang ditawarkan memiliki 5 fitur wajib berikut ini:
1. Pencarian Cerdas (Smart Search)
Masyarakat atau staf dinas seringkali lupa judul persis sebuah peraturan. Mereka mungkin hanya ingat topik atau tahunnya saja.
Oleh karena itu, Aplikasi JDIH yang baik wajib memiliki fitur pencarian canggih. Fitur ini memungkinkan pengguna mencari dokumen berdasarkan kata kunci dalam isi dokumen (full-text search), bukan hanya berdasarkan judul. Filter pencarian berdasarkan Tahun, Jenis Peraturan, dan Status (Berlaku/Tidak) juga harus tersedia untuk mempercepat temuan data.
2. Input Metadata Standar Nasional
Ini adalah fitur paling krusial untuk integrasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki standar baku mengenai metadata (identitas data) yang harus diisi.
Aplikasi harus menyediakan kolom input yang sesuai dengan standar pusat, meliputi:
- Nomor dan Tahun Pengesahan.
- Tajuk Entri Utama (TEU).
- Subjek Hukum.
- Status Peraturan (Mencabut/Dicabut).
Jika fitur input ini tidak standar, bisa dipastikan data Anda akan ditolak saat proses integrasi ke portal nasional jdihn.go.id.
3. Integrasi API Otomatis (Auto-Sync)
Pernahkah Anda harus menginput data dua kali? Sekali di website daerah, sekali lagi lapor ke pusat? Itu cara lama yang tidak efisien.
Aplikasi JDIH modern wajib memiliki fitur API (Application Programming Interface). Fitur ini memungkinkan website daerah Anda “berbicara” langsung dengan server pusat BPHN. Jadi, setiap kali Anda mengunggah produk hukum baru, data tersebut otomatis terkirim ke portal nasional tanpa kerja dua kali.
Untuk memahami pentingnya integrasi ini, Anda bisa membaca panduan teknis di situs resmi Portal JDIHN BPHN.
4. Tampilan Responsif (Mobile Friendly)
Zaman sekarang, akses informasi lebih banyak dilakukan melalui genggaman tangan. Sebuah aplikasi hukum tidak boleh kaku dan hanya bagus dibuka di komputer kantor.
Pastikan aplikasi tersebut memiliki desain responsif. Artinya, tampilan website otomatis menyesuaikan ukuran layar saat dibuka lewat HP atau Tablet. Menu navigasi harus tetap jelas, dan tombol download dokumen harus mudah dijangkau jari.
5. Keamanan Data Berlapis
Dokumen hukum adalah aset negara yang harus dijaga validitasnya. Aplikasi JDIH harus dilengkapi dengan fitur keamanan siber yang mumpuni, seperti:
- Enkripsi data (SSL/TLS).
- Watermark digital pada dokumen PDF untuk mencegah pemalsuan.
- Manajemen hak akses admin yang ketat.
Keamanan yang lemah bisa berakibat fatal, mulai dari situs diretas (di-deface) hingga data peraturan yang dimanipulasi oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Solusi JDIH Terbaik dari Seven Media Technology
Memenuhi kelima kriteria di atas mungkin terdengar rumit jika Anda harus membangunnya dari nol. Kabar baiknya, Anda tidak perlu pusing memikirkan teknis coding-nya.
Seven Media Technology (SMT) menyediakan solusi Aplikasi JDIH siap pakai yang telah teruji di berbagai instansi pemerintah, seperti Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Sistem kami dirancang 100% patuh terhadap standar BPHN, aman, dan sangat mudah digunakan oleh admin sekalipun.
Anda bisa melihat fitur lengkap dan tampilan sistem kami di halaman Layanan Aplikasi E-Government SMT.
Jangan biarkan pengelolaan hukum daerah Anda tertinggal. Beralihlah ke sistem digital yang andal dan terpercaya. Hubungi tim kami hari ini untuk konsultasi gratis melalui Kontak Seven Media Technology.