Author name: admin

Apakah website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di instansi Anda sering mengalami gagal tarik data (harvesting) oleh pusat? Atau mungkin, nilai evaluasi tahunan JDIH Anda tak kunjung naik? Masalah utamanya seringkali bukan pada konten hukumnya, melainkan pada aspek teknis yang tidak sesuai dengan Standar JDIHN. Sebagai pengelola JDIH di daerah, baik di tingkat Provinsi,

Saat ini, hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia berlomba-lomba menerapkan konsep Smart City atau E-Government. Mulai dari perizinan online hingga pengaduan masyarakat berbasis aplikasi. Namun, seringkali ada satu pilar penting yang terlewatkan dalam transformasi digital ini: pengelolaan produk hukum. Padahal, JDIH Online (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah fondasi utama yang menjamin legalitas dan transparansi

Banyak instansi pemerintah yang memandang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) hanya sebagai “perpustakaan digital” atau tempat penyimpanan arsip produk hukum. Padahal, di era pemerintahan modern, peran JDIH jauh lebih besar dari itu. JDIH adalah salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Mengapa peran JDIH begitu strategis? Mari kita

JDlH Provinsi Jawa Tengah kembali menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu pengelola website JDIH terbaik di Indonesia. Bahkan, dalam ajang penilaian JDIHN Awards 2023 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, mereka berhasil meraih Juara Nasional 2 untuk kategori Pengelolaan Website JDIH Terbaik Tingkat Provinsi. Prestasi ini melanjutkan tren positif yang sudah terbangun sejak beberapa tahun