Author name: admin

Dalam pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau E-Government tentunya terdapat regulasi yang mengatur ketertiban pelaksanaannya. Lalu apa saja peraturan yang mendasari penerapan E-Government di Indonesia ? UUD 1945 Pasal 28F Tujuan mendasar pengembangan E-Government adalah untuk meningkatkan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui informasi tentang proses pemerintahan, dan adanya interaksi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. […]

Inggris merupakan salahsatu negara yang memiliki E-Government terbaik selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan peringkat E-Government Inggris berdasarkan survey yang dilakukan oleh United Nations E-Government Survey pada tahun 2016, Inggris menempati peringkat pertama E-Government terbaik di dunia. Walaupun pada tahun 2018 kemarin Inggris hanya menempati peringkat ke-4, hal ini tentu masih menjadikan Inggris

Berdasarkan survey yang dilakukan United Nations E-Government Survey 2018, Denmark menempati peringkat satu dalam implementasi sistem E-Government. Peringkat ini jelas menuju arah yang lebih baik, mengingat Denmark pada tahun 2016 hanya menempati peringkat sembilan. Lalu bagaimana Denmark bisa menempati peringkat teratas dalam pelaksanaan E-Government-nya, berikut kami ulas dibawah ini, Strategi Digital First Merupakan strategi pemerintah

Sejak kehadirannya di akhir tahun 90-an, fenomena Electronic Government (e-Government) terus-menerus menuntut instansi pemerintahan untuk memastikan bahwa harus ada transformasi operasional di bidang pelayanan publik. Transformasi ini bukanlah pekerjaan mudah. Butuh perencanaan yang matang, konsultasi intensif dengan IT konsultan, jajak pendapat di masyarakat, penyuluhan publik, hingga kontrol pelaksanaan. Dengan kompleksnya proses tersebut, nyatanya sampai hari ini

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mempublikasikan peringkat EGDI (E-Government Development Index) berdasarkan survei tahun 2018. Pada tahun 2018 Indonesia mendapat peringkat ke-107 EGDI, naik 9 peringkat dibandingkan tahun 2016 yang menduduki peringkat ke 116. Indonesia menempati peringkat ke-7 di ASEAN setelah Vietnam, masih sama seperti tahun 2016. Peringkat Indonesia ini masih berada jauh di bawah negara-negara

Pemerintah telah menetapkan program pembangunan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan istilah E-government. Penerapan E-government merupakan amanat Inpres No.3 tahun 2003 tentang penyelenggaran tata kelola pemerintahan secara elektronis di Indonesia. Implementasi e-government dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik tentunya membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi

Ujian Nasional untuk siswa SMA/SMK sederajat sudah selesai dilaksanakan! Terlepas dari banyaknya komentar-komentar lucu para siswa yang merasa kesulitan, ada satu hal yang tidak boleh terlewatkan. Yep, apalagi kalau bukan sistem ujian nasional yang sudah diganti menjadi computer based test yang disebut dengan UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dalam pelaksanaannya, sudah pasti sistem

Teknologi yang berkembang secara pesat sejak 20 Tahun yang lalu itu benar-benar sudah mengubah semua dari segala aspek kehidupan. Terlebih 20 Tahun terakhir saat jaringan internet mulai dikembangkan dan terus berkembang secara pesat. Teknologi juga telah memberikan banyak manfaat sejak kehadirannya. Mempermudah kehidupan, sudah pasti. Apalagi? Banyak, satur artikel tidak akan cukup membahasnya. Dalam dunia

Tidak dapat lagi dipungkiri bahwa segala urusan di jaman sekarang melibatkan teknologi dalam segala aspeknya. Ini tentu saja akibat dari pesatnya kemajuan teknologi. Dari anak-anak hingga orang tua, seorang ahli atau seorang awam sekalipun, teknologi telah menjadi bagian hidup masyarakat kini. Tidak melulu dalam bidang-bidang besar, teknologi pun telah berpengaruh pada kelangsungan pendidikan. Dalam prakteknya,