Berdasarkan survey yang dilakukan United Nations E-Government Survey 2018, Denmark menempati peringkat satu dalam implementasi sistem E-Government. Peringkat ini jelas menuju arah yang lebih baik, mengingat Denmark pada tahun 2016 hanya menempati peringkat sembilan.
Lalu bagaimana Denmark bisa menempati peringkat teratas dalam pelaksanaan E-Government-nya, berikut kami ulas dibawah ini,
Strategi Digital First
Merupakan strategi pemerintah Denmark yang mana mewajibkan warga negaranya untuk mengakses layanan publik secara online. Strategi ini diperkenalkan pada tahun 2016, mengamanatkan bahwa semua warga negara harus menggunakan layanan publik secara online dan menerima email, pengalihan pos fisik. Namun ada pengecualian yang dibuat untuk orang-orang yang tidak mengerti bahasa Denmark, cacat atau tidak memiliki komputer.
Koordinasi Seluruh Layanan Publik
Kunci keberhasilan strategi digitalisasi Denmark, menurut Rikke Zeberg, direktur Badan Digitalisasi Denmark adalah koordinasi di seluruh layanan publik. “Saya pikir itu salah satu hal yang unik di Denmark: kerja sama antara tingkat lokal dan tingkat nasional,” kata Zeberg. “Ini berarti bahwa kami dapat memberi warga sektor publik digital yang komprehensif dan yang muncul sebagai satu unit dari perspektif pengguna.”
Dengan menjadikan strategi digital sebagai upaya bersama lintas tingkat pemerintahan yang berbeda, kota dengan sumber daya yang lebih sedikit dapat mengambil manfaat dari infrastruktur data yang disediakan oleh pemerintah nasional. Semua pemerintah telah berkomitmen untuk tujuan dan strategi yang sama, dan semua berkontribusi secara finansial, memberikan perasaan usaha bersama. Total dana untuk rencana lima tahun lintas pemerintahan adalah 372,3 juta DKK (US $ 57,7 juta).
Pelatihan Penggunaan Teknologi untuk Kalangan Paruh Baya
Pemerintah Denmark juga membantu mereka yang masih kesulitan dalam menggunakan teknologi seperti ini terutama organisasi paruh baya. Pemerintah bekerjasama dengan LSM untuk menyelenggarakan sesi pelatihan digital untuk meningkatkan literasi komputer. Mungkin Indonesia bisa mencontoh Denmark agar meningkatkan pengetahuan tentang pelayanan masyarakat secara elektronik.
Kemudahan dan Keamanan Layanan Publik
Landasan strategi digital Denmark adalah penggunaan ID digital (disebut NemIDs), yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan publik dan swasta. Dengan NemID, Anda dapat mengajukan pajak, membeli paket telepon, mengunjungi dokter, dan bahkan memesan janji temu dengan penata rambut.
Kemudahan warga negara untuk mengakses layanan pemerintah meningkatkan kepercayaan mereka pada pemerintah. Untuk mempertahankan kepercayaan itu, pemerintah Denmark telah fokus pada peningkatan langkah-langkah keamanan siber. “Kami sangat sadar bahwa kami harus terus hidup sesuai kepercayaan yang dipercayakan pada kami,” kata Zeberg.
Jumlah Penduduk Denmark Relatif Sedikit
Jumlah penduduk Denmark relatif sedikit. Dengan 5 juta penduduk, ini adalah tentang ukuran populasi penduduk di suatu negara. Hal ini tentu menjadikan pemerintah menjadi lebih mudah untuk mengatur dan melaksanakan e-government yang mencakup semua warga negara.
Hal ini juga menjadikan tingkat pajak yang relatif tinggi dan tingkat keterlibatan sektor publik yang tinggi dalam kehidupan warga negara. Secara umum, ada tingkat kepercayaan yang sangat tinggi di sektor publik. Orang-orang mengharapkan layanan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan warga,
Add a Comment