Blog

Beberapa perusahaan masih beranggapan bahwa pembuatan website terkesan merepotkan dan menambah pengeluaran perusahaan. Benarkah anggapan tersebut? Tentu saja anggapan tersebut tidak benar. Justru dengan memiliki website perusahaan, Anda akan mendapat keuntungan/ laba lebih banyak dan tentunya meningkatkan kredibilitas perusahaan Anda sebagai perusahaan yang professional. Lalu, sebenarnya bagaimana cara kerja website meningkatkan laba perusahaan Anda? Website […]

Di era yang serba digital ini, situs website perusahaan menjadi kontak pertama perusahaan dengan dunia. Melalui website perusahaan, konsumen yang ingin mengetahui perusahaan di balik produk yang mereka sukai, atau investor yang berencana menjalin kemitraan dapat mengetahui seluk-beluk perusahaan dengan mengunjungi situs website perusahaan. Bowen Craggs & Co., sebuah konsultan komunikasi perusahaan, pada tahun 2019

Tujuan website company profile adalah menampilkan profil perusahaan untuk membangun kredibilitas di dunia maya. Melalui website company profile, Anda dapat membangun citra bisnis seperti apa yang ingin Anda tunjukkan kepada dunia. Mempunyai desain yang menarik tidaklah cukup agar suatu website yang dibangun dapat menjadi website yang besar dan dikunjungi banyak pengunjung. perlu didukung dengan konten

Website merupakan salah satu kebutuhan yang menjadi prioritas perusahaan dalam mengembangkan usahannya. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan website tidak hanya digunakan sebagai media informasi saja, namun juga sebagai media untuk mendekatkan perusahaan dengan customer. Misalnya saja, bagi startup yang ada di Indonesia, website digunakan sebagai media aplikasi, promosi, dan kegiatan lain yang bisa dilakukan Dengan tersedianya

Dalam pelaksanaan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau E-Government tentunya terdapat regulasi yang mengatur ketertiban pelaksanaannya. Lalu apa saja peraturan yang mendasari penerapan E-Government di Indonesia ? UUD 1945 Pasal 28F Tujuan mendasar pengembangan E-Government adalah untuk meningkatkan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui informasi tentang proses pemerintahan, dan adanya interaksi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah.

Inggris merupakan salahsatu negara yang memiliki E-Government terbaik selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan peringkat E-Government Inggris berdasarkan survey yang dilakukan oleh United Nations E-Government Survey pada tahun 2016, Inggris menempati peringkat pertama E-Government terbaik di dunia. Walaupun pada tahun 2018 kemarin Inggris hanya menempati peringkat ke-4, hal ini tentu masih menjadikan Inggris

Berdasarkan survey yang dilakukan United Nations E-Government Survey 2018, Denmark menempati peringkat satu dalam implementasi sistem E-Government. Peringkat ini jelas menuju arah yang lebih baik, mengingat Denmark pada tahun 2016 hanya menempati peringkat sembilan. Lalu bagaimana Denmark bisa menempati peringkat teratas dalam pelaksanaan E-Government-nya, berikut kami ulas dibawah ini, Strategi Digital First Merupakan strategi pemerintah

Sejak kehadirannya di akhir tahun 90-an, fenomena Electronic Government (e-Government) terus-menerus menuntut instansi pemerintahan untuk memastikan bahwa harus ada transformasi operasional di bidang pelayanan publik. Transformasi ini bukanlah pekerjaan mudah. Butuh perencanaan yang matang, konsultasi intensif dengan IT konsultan, jajak pendapat di masyarakat, penyuluhan publik, hingga kontrol pelaksanaan. Dengan kompleksnya proses tersebut, nyatanya sampai hari ini

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mempublikasikan peringkat EGDI (E-Government Development Index) berdasarkan survei tahun 2018. Pada tahun 2018 Indonesia mendapat peringkat ke-107 EGDI, naik 9 peringkat dibandingkan tahun 2016 yang menduduki peringkat ke 116. Indonesia menempati peringkat ke-7 di ASEAN setelah Vietnam, masih sama seperti tahun 2016. Peringkat Indonesia ini masih berada jauh di bawah negara-negara

Pemerintah telah menetapkan program pembangunan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan istilah E-government. Penerapan E-government merupakan amanat Inpres No.3 tahun 2003 tentang penyelenggaran tata kelola pemerintahan secara elektronis di Indonesia. Implementasi e-government dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik tentunya membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi